Tugas Pokok

Sesuai dengan isi dan jiwa UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 PP No.32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Pemerinthan Daerah Kota Denpasar No.13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

FUNGSI

Dalam Melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong prja mempunyai Fungsi :
 

• Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
• Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
• Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
• Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
• Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
• Pengawasan terhadap masyarakat, paratur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah
• Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

KEWENANGAN

Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menggangu Tramtibum

Melakukan Pemeriksaan terhadap mmasyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Peraturan kepala Daerah

Melakukan tindakan refrensif non yustisi terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah

KEWAJIBAN

Menjujung tinggi norma hukum, norma agama dan hak azasi manusia dan norma norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu Tramtibum

Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukan atau  patut diduga adanya tindakan pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggran terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah